Home Berita Utama Penguasa Terjebak Impor dan Jadi Antek Kapitalis

Penguasa Terjebak Impor dan Jadi Antek Kapitalis

95
0

Advokasirakyat.id | Kekalahan Indonesia oleh Brasil di World Trade Organization (WTO) menambah daftar panjang serbuan barang impor yang masuk ke dalam negeri. Terlepas dampak impor daging bagi peternak ayam, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan keputusan ini harus dijalankan apapun konsekuensinya karena dapat memancing respons negara tetangga. “Tidak ada pilihan lain untuk kita menyesuaikan sesuai rekomendasi dari WTO,” ucap Enggar. (tirto.id,11/08/2019).

Tampaknya Mendag santai saja dengan keputusan liberal ini. Padahal impor adalah jebakan negara-negara maju terhadap negara dunia ketiga termasuk Indonesia yang terus menerus dijuluki negara berkembang, dan entah sampai kapan berubah status menjadi negara maju. Bagaimana mungkin Indonesia bisa maju dan mandiri secara ekonomi, sedangkan hampir disemua lini kebutuhan, mengimpor dari luar. Kebutuhan pokok seperti beras, daging, jagung, ayam, bahkan garam dan singkong saja diimpor oleh Indonesia.

Pertanyaannya, Apakah SDM Indonesia yang menjabat sebagai pengurus urusan rakyat tidak memiliki kemampuan dalam mengelola produk dalam negerinya sendiri? Begitu besar kekayaan yang dimiliki Indonesia yang dapat menghasilkan produk-produk bermutu yang dibutuhkan rakyat. Indonesia memiliki kekayaan yang melimpah. Kaya akan sumber daya alam baik darat maupun laut. Kaya akan semua sumber bahan kebutuhan pokok yang dibutuhkan. Namun, mengapa semuanya harus impor?

Ternyata ada kekuatan yang terstruktur dan masif berbau liberal yang digunakan dalam mengelola kekayaan yang melimpah tersebut. Kekayaan Indonesia dimonopoli oleh para kapitalis rakus. Anehnya lagi menteri-menteri yang ada ditampuk kekuasaan terlalu bahagia bersahabat dengan para kapitalis global dan mementingkan kapitalis daripada mementingkan rakyatnya sendiri. Setiap kebijakan yang mereka keluarkan selalu menguntungkan pihak kapitalis. Termasuk dalam hal perdagangan
ini. Mereka lebih memilih barang ataupun produk luar kapitalis yang diperdagangkan didalam negeri, sedangkan
produk dalam negeri, hasil dari jerih payah rakyatnya sendiri tidak dihargai dan bahan mentah yang ada di dalam negeri rela mereka jual secara murah kepada kapitalis dan mereka serahkan begitu saja untuk dikuasai kapitalis. Lengkaplah sudah penderitaan rakyat. Sudahlah aturannya liberal, orang-orang yang menjabat juga memiliki mindset kapitalisme liberal.

Penguasa yang diwakili oleh para menteri-menterinya telah menjadi antek kapitalis, mereka bekerja untuk kepentingan tuan kapitalis. Mereka telah menjadi jongos berdasi. Segala kebijakan yang disetir oleh kapitalis mereka manut saja. Ini merupakan konsekuensi dari masuknya Indonesia ke dalam WTO, pasar global dunia yang notabenenya adalah perangkap berbahaya. Perangkap negara kapitalis besar yang ingin menguasai pasar dunia, dengan menjebak negara-negara berkembang untuk masuk menjadi anggotanya. Dengan begitu, mereka bisa leluasa memasarkan produk mereka dan mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan sekelompok mereka. Sementara negara berkembang tidak punya kekuatan untuk melawan pasar kapitalis global, baik secara mutu, tenaga ataupun kualitas. Dengan demikian secara otomatis pasar perdagangan Indonesia akan tunduk dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh WTO (pasar global). Kapitalis dapat keuntungan banyak, Indonesia dapat kerak-keraknya. Sungguh memprihatinkan.

Mindset kapitalisme liberal yang mengatur setiap lini kebutuhan rakyat, telah bercokol lama dibenak para pejabat negara. Bagaimana tidak, mereka juga disekolahkan di dalam sistem pendidikan yang liberalistik. Komersialisasi pendidikan telah menghantarkan mereka menjadi para Intelektual yang cinta dunia. Manfaat semu telah menjadi standar mereka berbuat dan mengambil kebijakan. Orientasi hidup mereka tidak lebih dari sekedar mengejar dunia. Kedudukan, jabatan dan uanglah yang selalu dicari tanpa memperhatikan halal dan haramnya. Konon lagi memperhatikan dan mendahulukan kepentingan rakyat yang menjadi tanggung jawabnya, yang terpenting perut mereka kenyang, tabungan bengkak, keluarga dan golongan mereka sejahtera dan mendapatkan bagian yang sama. Sementara rakyat menjadi urusan keseribu, bahkan mereka nyaris tidak mau tau.

Buruknya kinerja para pejabat negara bukan sekadar disatu aspek, perdagangan saja. Namun hampir disetiap aspek kehidupan baik pendidikan, kesehatan, keamanan, ekonomi, hukum dan sebagainya. Disemua aspek, kinerja mereka sangat buruk. Rapor merah sangat layak mereka terima. Sekalipun ada satu menteri yaitu Menkeu Sri Mulyani yang dinobatkan menjadi menteri keuangan terbaik di dunia, namun prestasi tersebut hanya klaim kosong yang tidak berarti bagi rakyat banyak dan tidak sedikitpun berkorelasi pada kesejahteraan rakyat. Pengurusan mereka terhadap rakyat sangat buruk dan zalim. Terbukti dari kebijakan liberal yang senantiasa mereka keluarkan telah menyengsarakan rakyat, derasnya impor yang sewenang-wenang, pajak yang terus mencekik, harga bahan pokok yang terus merangkak naik, TDL yang setiap tiga bulannya selalu naik, belum lagi kebutuhan-kebutuhan vital lainnya seperti kesehatan dan keamanan yang mengancam nyawa rakyat disebabkan buruknya pelayanan. Semua itu tidak lain akibat orang-orang yang dijadikan sebagai pejabat, pengurus urusan rakyat memiliki mindset kapitalisme liberal dan aturan yang diterapkannya juga aturan kapitalisme liberal yang zalim.

Maka sudah saatnya kita membuang jauh-jauh aturan liberalistik ini. Aturan yang hanya mementingkan para kapitalis. Aturan yang lahir dari akal manusia yang senantiasa berubah, mengikuti nafsu sesaat, lemah dan tidak layak dipertahankan.

Sudah saatnya kita kembali kepada aturan Islam. Aturan yang berasal dari Allah SWT. Dia yang telah menurunkan seperangkat aturan yang paripurna untuk mengurus urusan manusia disetiap aspek kehidupan. Aturan dari zat yang maha benar tanpa cela sedikitpun, dialah syariat Islam.

Pengelolaan urusan rakyat dengan syariat Islam akan membawa kepada kemaslahatan umat secara keseluruhan, tanpa mementingkan golongan tertentu saja. Syariat Islam akan mengatur urusan perdagangan dalam negeri dengan aturan yang rinci. Syariat Islam tidak akan membuka keran impor secara ugal-ugalan untuk kepentingan kapitalis sementara produk ataupun barang dalam negeri melimpah ruah.

Jikapun harus ada kebijakan impor, Impor dalam Islam akan berorientasi pada kemaslahatan umat dan kepentingan dalam negeri. Khalifah dan jajarannya yang handal akan menjaga kedaulatan negara dengan syariat Islam dan tidak akan terjebak dalam kebijakan liberal. Apalagi masuk menjadi anggota WTO yang sejatinya program penjajah melalui pasar ekonomi. Khalifah akan membangun kemandirian dalam negeri dengan sebenar-benarnya bukan omongan basa-basi ataupun slogan-slogan kosong tanpa arti.

Alhasil, penerapan syariat Islam yang komprehensif disetiap lini tersebut, termasuk juga perdagangan dan ekonomi, tidak akan mampu diterapkan tanpa ada sebuah institusi negara. Dialah yang disebut Khilafah Islam. Maka Khilafah Islam menjadi sebuah keniscayaan dalam penerapan Islam secara komprehensif.

Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagi kalian”.
(TQS al-Baqarah [2]: 208).

Wallahu A’lam bisshawab

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here